Selamat Datang di Wabsite Manajemen Training Centre Indonesia ( MTC Indonesia ) Penyelenggara Training, Bimbingan Teknis ( bimtek ), Pelatihan dan Sosialisasi " dapat menghubungi panitia ke No: 081298859688

Rabu, 01 Januari 2020

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (BMN / BMD), bahwa setiap entitas yang mengelola, pengguna, dan kekuatan pengguna BMN / BMD harus mengetahui secara terperinci setiap aspek manajemen BMN / BMD , administrasi, inventaris dan pelaporan. Hanya saja hingga saat ini masih banyak manajer barang yang mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola properti negara / daerah, sehingga berdampak pada penyajian laporan keuangan yang tidak akurat dan berpotensi menyebabkan kerugian negara. Manajemen aset daerah adalah salah satu elemen penting yang membentuk dasar untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun, dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah masih ada banyak masalah, terutama mengenai administrasi properti daerah. Sejauh ini, sebagian besar audit BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat memberikan opini wajar dengan pengecualian manajemen aset, oleh karena itu sulit untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Dengan Hal ini kami MTC Indonesia akan mengadakan “Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah”

Tujuan Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Setelah mengikuti bimtek ini, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pembinaan dan menyelenggarakan penatausahaan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu diharapkan peserta juga mampu : 
Mengetahui teori, prinsip dan teknik administrasi/penatausahaan barang milik daerah. Mengetahui cara inventarisasi barang milik daerah.
Mengetahui tata cara pembukuan mutasi barang milik daerah.
Mengetahui proses pembukuan pada barang milik daerah.
Mengetahui pelaporan semester dan tahunan barang milik daerah.
Mampu melakukan pengklasifikasian dan kodefikasi barang milik daerah.
Mampu menyusun Laporan barang Tahunan barang milik daerah.

Outline : Mekanisme Penilaian Aset Non-Lancar untuk Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Prosedur Penilaian Aset Lancar & Investasi untuk Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kebijakan Umum Penatausahaan Barang Milik Daerah Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Pembukuan Barang Milik Daerah Inventarisasi Barang Milik Daerah Pelaporan Barang Milik Daerah Akuntansi Penatausahaan Barang Milik Negara Akuntansi Barang Milik Daerah Penggolongan Dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Tata cara Penilaian Aset Daerah untuk Tujuan Non-Laporan Keuangan





Bimtek Aset Desa


Bimtek Aset Desa
Seperti diketahui bersama Pemerintah kembali mengeluarkan Peraturan tentang Aset Desa. Aset Desa ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016, yang dikeluarkan pada 15 Januari 2016. Manajemen Aset Desa adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, keamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, administrasi, pelaporan, penilaian, bimbingan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Manajemen Bantuan Teknis Desa Dan selain itu, dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik (Pengetahuan, Keterampilan, Sikap) diperlukan bagi pejabat pemerintah desa dalam persiapan RPJMDes, RKPDes, dan ABPDes untuk realisasi Pembangunan Desa sesuai dengan Derivasi Hukum. No. 06 tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas untuk memberikan pemahaman yang baik di dalam meningkatkan Knowledge, Skill, Attitude Para Aparatur Pemerimntah Daerah tentang Regulasi Baru tersebut,dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Pengelolaan Aset Desa Sesuai Permendagri No. 01 Tahun 2016 Dan Tata Cara Penyusunan RPJMDES, RKPDES, APBDES, Perdes Serta Pengelolaan Keuangan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa



Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)


Bimtek Pengelolaan  Barang Milik Daerah (BMD)
Administrasi Properti Milik Daerah (BMD) dalam rangka merealisasikan tata tertib administrasi termasuk menyusun laporan Properti Milik Daerah yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Sedangkan administrasi Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib adalah dengan memberikan data sehingga prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 menyatakan bahwa, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pengguna Properti Daerah. Resmi dan bertanggung jawab atas pencatatan dan inventaris Properti Daerah yang berada di bawah kendalinya. Pencatatan barang daerah dalam SKPD sangat penting karena catatan ini digunakan sebagai objek audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan penyajian laporan keuangan SKPD kepada Pemerintah Daerah. Bimtek Pengelolaan Properti Daerah Hasil administrasi Properti Daerah nantinya dapat 
  • Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun, 
  • Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran, dan 
  • Pengamanan administrasi Barang Milik Daerah.
Dengan administrasi yang tertib, angka yang tepat dan akurat akan dihasilkan yang berdampak pada ketersediaan sumber data yang memadai dalam mempersiapkan kebutuhan perencanaan dan penganggaran. Laporan Properti Regional akan dibuat di neraca dengan angka yang tepat dan akurat. Sehubungan dengan hal ini MTC Indonesia akan mengadakan “Bimtek  Strategi Pengelolaan  Barang Milik Daerah (BMD) dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah”

Bimtek Penghapusan serta pemindah tanganan Aset


Bimtek Penghapusan serta pemindah tanganan Aset
Barang-barang yang dimiliki secara regional adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh dengan mengorbankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau akuisisi legal lainnya. Manajemen Aset Daerah mencakup ruang lingkup perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, keamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, alienasi, administrasi, bimbingan, pengawasan dan kontrol. Administrasi Bantuan Teknis Regional Salah satu pengelolaan aset daerah adalah eliminasi dan alienasi. Penghapusan adalah tindakan mengeluarkan Properti Regional dari daftar barang dengan mengeluarkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan / atau Otoritas Pengguna Properti dan / atau Manajer Properti dari tanggung jawab administratif dan fisik untuk barang-barang yang berada di bawah kendalinya. Transfer adalah transfer kepemilikan Properti Regional sebagai tindak lanjut penghapusan dengan cara dijual, ditukar, diberikan atau dimasukkan sebagai Untuk aset yang telah digunakan untuk waktu yang lama dan tidak dapat digunakan secara optimal oleh pemerintah daerah, aset tersebut dapat dihilangkan, sementara secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah jika dihilangkan, karena biaya operasional dan pemeliharaan lebih besar daripada manfaat yang didapat. Namun, dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahan, masih ada penghapusan dan pemindahan yang tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku karena penerapannya tidak didasarkan pada peraturan yang berlaku dan dapat mengarah pada kemungkinan penyalahgunaan wewenang atau tindakan untuk menguntungkan diri sendiri yang akan membahayakan wilayah tersebut. Dengan ini kami akan mengadakan “Bimtek Tentang Teknis Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penilaian, dan Penatausahaan Barang Milik Daerah”

Bahasan Materi :
  • Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan 
  • Tugas dan  Tanggungjawab SKPD serta Tugas Penyimpan dan Pengurus Barang 
  • Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Pembukuan dan Inventarisasi 
  • Pelaporan, Pengelolaan Barang Milik Daerah
  • Pengamanan dan Pemeliharaan 
  • Penilaian Barang Milik Daerah
  • Tuntutan Ganti Rugi


Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah


Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah, dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, peraturan ini banyak mengalami perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 17 tahun 2007, sehingga perlu bagi Pemerintah Daerah dan setiap SKPD menyadari perubahannya, melalui Peraturan ini Pemerintah memberikan dasar yang lebih luas untuk melaksanakan kebijakan yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan pemanfaatan BMN / BMD dan menyediakan skema sebagai alternatif untuk memanfaatkan BMN / BMD. Untuk memperkuat pemahaman tentang sistem informasi manajemen aset. lihat materi lain tentang bantuan teknis kami dengan ini berharap bahwa semua bendahara Pemerintah Daerah, Bendahara DPRD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Bendahara Umum Daerah (BUD), Pejabat Administrasi Keuangan (PPK) dan PPTK, Bendaharawan (bendahara penerima / pengeluaran) dan Asisten Bendahara SKPD, Barang Manajemen, Pengguna Anggaran / Otoritas Pengguna Anggaran, Bagian Perencanaan setiap SKPD, Bagian Keuangan dan Anggaran dapat mengambil bagian dalam kegiatan ini: “Sosialisasi Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Dan Metode Penatausahaan Barang Milik Daerah”

Materi Bahasan :

  • Ketentuan Umum Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 dan Permendagri No. 19 Tahun 2016
  • Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
  • Pengadaan dan Penggunaan BMD 
  • Pemanfaatan BMD Pengamanan dan Pemeliharaan Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan
  • Memahami Pola Pengelolaan BMD yang Menggunakan Pengelolaan Keuangan BLUD
  • Ganti Rugi dan Sanksi


Bimtek Penyusunan Anjab

 Bimtek Penyusunan Anjab
Dalam upaya mendukung terwujudnya tata kelola yang unggul, sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan "Program Reformasi Birokrasi". Dari sini, diharapkan perbaikan dalam efektivitas, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan akan terwujud. Namun, dari fakta di lapangan, peluncuran program reformasi birokrasi menghadapi banyak kendala. Gejala-gejala ini dapat dilihat dari sistem penataan birokrasi pemerintah yang masih abstrak (makro), penugasan tidak terperinci dan tumpang tindih. Tentu saja, dari kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tidak terukur, hasil kerja yang tidak jelas, aliran kegiatan yang tidak jelas, prosedur acak standar dan kinerja sulit dibenarkan. dengan ini kami MTC Indonesia mengundang untuk mengikuti "Bimtek Penyusunan Anjab"

Bahan Materi Pembahasan bimtek anjab 

  • Dasar- dasar penyusunan Anjab
  • Penyusunan Uraian Jabatan
  • Penyusunan Uraian Tugas
  • Pembuatan Peta Jabatan
  • Praktek penyusunan Anjab

Bimtek Analisis Beban Kerja (ABK)

Dalam upaya mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sangat diperlukan dengan apa yang disebut "Program Reformasi Birokrasi". Dari sini, diharapkan perbaikan dalam efektivitas, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan akan terwujud. Namun, dari fakta di lapangan, peluncuran program reformasi birokrasi menghadapi banyak kendala. Gejala-gejala ini dapat dilihat dari sistem penataan birokrasi pemerintah yang masih abstrak (makro), penugasan tidak terperinci dan tumpang tindih. Tentu saja, dari kondisi ini menyebabkan beban kerja yang tidak terukur, hasil kerja yang tidak jelas, aliran kegiatan yang tidak jelas, prosedur acak standar dan kinerja sulit dibenarkan. Dengan hal tersebut di atas maka kami akan mengadakan "Bimtek  Analisis Beban Kerja (ABK)"

Materi Bahasan Bimtek ABK :
  • Dasar-dasar penyusunan analis beban kerja
  • Penyusunan peta jabatan
  • Perhitungan analisis kebutuhan pegawai
  • Penyusunan evaluasi jabatan


Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima


Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima
Bimtek Meningkatkan Layanan Sangat Baik dan Bebas Pungli ASN Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja, layanan, dan kesejahteraan ASN adalah dengan memberikan Remunerasi. Remunerasi adalah total kompensasi yang diterima karyawan sebagai imbalan atas layanan yang telah mereka lakukan. Biasanya bentuk remunerasi dikaitkan dengan imbalan dalam bentuk uang (imbalan moneter), atau bisa juga diartikan sebagai upah atau gaji. Dengan remunerasi ini, diharapkan tidak akan ada lagi keluhan tentang rendahnya pendapatan ASN yang akan berdampak pada rendahnya layanan kepada masyarakat.

Dengan kata lain, itu tidak bisa lagi ditoleransi jika layanan rendah ketika upah diberikan kepada pegawai negeri sipil. Remunerasi juga bertujuan untuk mengurangi korupsi dan pemerasan dalam pelayanan publik, meskipun dalam kenyataannya, korupsi dan pemerasan masih terjadi karena keserakahan pejabat dan pejabat.

Dalam kasus GT tahun 2010, seorang pejabat pajak, terlibat dalam pencucian uang, penggelapan pajak, dan korupsi. Dalam perkembangannya, banyak petugas dan pejabat yang juga tertangkap basah menerima suap atau memeras pembayaran ilegal. Bimtek Meningkatkan Layanan Sangat Baik dan Bebas Pungli ASN Pada tahun 2014 Presiden Joko Widodo meluncurkan konsep revolusi mental, salah satunya adalah merevolusi mentalitas ASN sebagai pelayan publik untuk memberikan layanan yang optimal. Tidak ada lagi keluhan tentang layanan yang lambat, "godaan" dalam memberikan layanan, atau melayani secara diskriminatif karena "pembayaran fasilitasi." Revolusi mental diharapkan dapat mengarah pada peningkatan kinerja dan profesionalisme aparatur yang tercermin dalam pelayanan prima kepada pelanggan. Layanan prima (service of excellent) adalah layanan terbaik bagi pelanggan sehingga dapat mengarah pada kepuasan pelanggan. Layanan prima adalah layanan yang berorientasi pada pemenuhan permintaan pelanggan mengenai produk dengan kualitas terbaik (barang atau jasa).

Melalui remunerasi dan revolusi mental dalam lingkungan birokrasi, diharapkan kualitas layanan akan meningkat, mewujudkan sosok aparatur sebagai layanan publik sejati. Pelayan untuk pemimpin mereka, serta pelayan untuk rekan kerja mereka. Tanpa diskriminasi. Dengan demikian, aparat birokrasi yang menerapkan layanan prima adalah model yang telah berhasil melakukan revolusi mental. Dengan ini kami akan mengadakan "Bimtek Peningkatan Pelayanan Prima dan Bebas Pungli ASN"


Bimtek Pelayanan Publik


Bimtek Pelayanan Publik
ASN adalah salah satu alat utama dalam mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diatur dalam paragraf 2 dan 4 dari pembukaan UUD 1945, yaitu negara berdaulat yang mandiri, adil dan makmur, melalui mempromosikan kesejahteraan masyarakat, mendidik kehidupan bangsa dan berpartisipasi dalam melaksanakan tatanan dunia.

Untuk dapat mewujudkan tujuannya, ASN harus menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, menyatukan bangsa dan menerapkan kebijakan publik dalam berbagai aspek kehidupan. Layanan terbaik adalah salah satu hak dasar warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Dalam konteks ini, peran ASN menjadi sangat relevan dan penting, karena ASN adalah penyelenggara pemerintah, yang secara otomatis menjadi penyelenggara layanan publik. Muara terakhir dari kegiatan pelayanan adalah kesejahteraan. Terkait dengan pengembangan dan peningkatan kualitas Aparatur Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini wacana yang muncul di sektor publik dan swasta. Ini dipicu karena berbagai kemajuan teknologi dan pengetahuan serta budaya. Bimtek Meningkatkan Layanan Publik Di sektor pemerintahan, upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas Aparatur Sumber Daya Manusia harus dilakukan untuk menjawab kritik dan pengawasan publik terhadap akuntabilitas kinerja lembaga publik dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sehingga dunia bisnis (Corporate governance) dan komunitas (Masyarakat Sipil) dapat terlayani dengan baik dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Bimbingan Teknis dan Pelatihan Meningkatkan Layanan Publik Oleh karena itu sangat penting jika upaya untuk meningkatkan kualitas Aparatur SDM direncanakan dan diatur melalui program yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perubahan. Pengembangan karyawan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan dan mempertahankan kemampuan karyawan sehingga mereka memenuhi kualifikasi yang disyaratkan sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi. Salah satu bentuk pengembangan karyawan adalah pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah proses yang direncanakan untuk mengubah sikap / perilaku. Pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman belajar yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas, efektifitas dan efisiensi dengan ini kami akan pegang. “Bimtek Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik“

Bahasan Materi Bimtek :
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil
  2. Strategi Peningkatan SDM Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur
  3. Strategi dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
  4. Membentuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Kompeten
  5. Manajemen Kepegawaian Asn dan Upaya Meningkatkan Perlindungan


Bimtek Sasaran Kerja Pegawai (SKP)


Bimtek Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
Dengan banyaknya ditemukan kelemahan pada pelaksanaan DP3 DP3 maka diperlukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan. Penyempurnaan PNS PNS HR secara umum diarahkan sesuai dengan perkembangan tuntutan kualitas dalam pembinaan kualitas PNS. Penilaian prestasi kerja merupakan alat kendali sehingga setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok (TOR), yang telah diterapkan dalam Restra dan Renja organisasi .Penilaian prestasi kerja oleh setiap selaras dengan tujuan PNS. PNS secara sistematik menggabungkan antara unsure penilaian Sasaran Kerja Pegawai dengan unsure penilaian Perilaku Kerja. Berikut dijelaskan tatacara penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP). SKP berisi kegiatan pejabat dan target yang harus dicapai. Setiap kegiatan yang dilakukan harus berdasarkan pada satuan tugas dan fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan tugas yang telah ditetapkan dalam Struktur Organisasi dan Prosedur Kerja (SOTK). Dengan ini kami Manajemen Training Cantre Indonesia ( MTC Indonesia ) akan mengadakan “Bimtek penyusunan sasaran kerja pegawai (SKP)” 

Bahasan Materi Bimtek SKP:
  • Bahan-bahan penyusunan SKP
  • Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat target angka kredit dalam SKP
  • Teknik penyusunan SKP
  • Penghitungan angka kredit
  • Pedoman penilaian prestasi kerja pegawai,
  • Metode penilaian prestasi kerja
  • Evaluasi penilaian prestasi kerja


Bimtek Manajemen Kepegawaian


Bimtek Manajemen Kepegawaian
Manajemen kepegawaian di Indonesia, proses kegiatannya tidak jauh berbeda dengan proses manajemen kepegawaian pada umumnya. Yaitu mulai dari proses kegiatan rekrutmen karyawan, pengembangan, promosi, remunerasi, disiplin, dan pensiun. Menindaklanjuti dengan UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 

Menurut PP ini, peringkat adalah posisi yang menunjukkan tingkat posisi berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar untuk penggajian. Pangkat yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan dan fasilitas untuk pegawai negeri, "demikian bunyi Pasal 46 ayat (2) PP Nomor 11 Tahun 2017 dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah lihat materi lain tentang bimbingan teknis kepegawaian. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami dengan ini bekerja sama dengan nara sumber yang kompeten di bidangnya, mengundang Pejabat / Pemimpin Pemerintah Provinsi / Kabupaten dan Kota dan Anggota DPRD bersama dengan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bagian / staf terkait untuk hadir di “Bimtek Manajemen Kepegawaian Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2017” 

Materi Bimtek Kepegawaian : 
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS, 
  2. Manajemen PNS Dalam Perspektif Undang – undang ASN dan  PP No. 11 Tahun 2017,
  3. Kebijakan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pepres No. 12 Tahun 2017, 
  4. Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian


Bimtek Penilaian kinerja PNS


Bimtek Penilaian kinerja PNS
Seperti diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik dan dapat menjadi unsur perekat persatuan nasional, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil yang memberikan landasan yang kuat dan obyektif dalam membina Aparatur Sipil Negara berdasarkan sistem prestasi. Selain itu, sangat penting untuk mengetahui metode penyusunan Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) sesuai dengan Prosedur Standar Operasional (SOP) SKPD untuk Aparatur Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Karena desentralisasi dan otonomi daerah memperkuat kapasitas aparatur pemerintah daerah dan salah satu komponen pengembangan kapasitas di daerah adalah Pengembangan SDM atau Pelatihan untuk pejabat struktural di daerah. 

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah, kami dengan ini mengundang para hadirin untuk menghadiri Bimtek tentang “Sistem Manajemen Penilaian Kinerja Individu/PNS Sebagai Penilaian Akumulasi Kinerja SKPD/Lembaga/Instansi Pemerintah dilengkapi SOP serta Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)"

Materi Bahasan Bimtek Kepegawaian:
  • Sosialisasi UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),
  • Roadmap Reformasi Birokrasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja,
  • Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai SOP,
  • Sistem penilaian kinerja model baru dan adanya Tim Penilai Kinerja Instansi,
  • Jenis pegawai ASN yang terdiri dari: PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), dengan pengaturan yang jelas kewajiban dan hak-hak kepegawaiannya
  • Penggolongan baru jabatan ASN dengan penyetaraan eselonisasi jabatan lama dengan jabatan baru
  • Pengembangan hak-hak pegawai ASN,
  • Pemberhentian pegawai ASN dan adanya Korps Profesi Pegawai ASN serta Sistem informasi ASN.




Bimtek PP Nomor 49 Tahun 2018


Bimtek PP Nomor 49 Tahun 2018
Pada 22 November 2018, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP Nomor 49 Tahun 2018 diharapkan tidak akan ada lagi perekrutan staf kehormatan dalam bentuk apa pun. Dalam PP Nomor 49 Tahun Pada 2018, Presiden meminta agar lembaga terkait memastikan bahwa skema kebijakan PPPK dapat diterima oleh semua pihak. 

Presiden mengatakan bahwa peraturan ini membuka peluang seleksi dan penunjukan untuk berbagai profesional, termasuk staf kehormatan yang telah melampaui batas usia pelamar PNS, untuk menjadi ASN dengan status PPPK. Presiden juga berpesan agar PPPK, pada prinsipnya rekrutmen, harus berjalan dengan baik, profesional, dan berkualitas. Untuk alasan ini, pejabat Lembaga Pemerintah Daerah, termasuk Gubernur, Bupati, Walikota, dan ruang lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal, dengan ini kami akan mengadakan "Bimtek Sosialisasi PP Nomor 49 Tahun 2018 Tentang PPPK / Manajemen Pegawai Pemerintah"

Dengan Perjanjian Kerja Program diklat bersertifikat ini sangat penting untuk diikuti oleh staf maupun pejabat pemerintah daerah seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan kemampuan dasar dan kemampuan teknis Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mendukung pelaksanaan perencanaan dan akuntabilitas kinerja pemerintahan.


Bimtek PP Nomor 30 Tahun 2019

Bimtek PP Nomor 30 Tahun 2019
Bimtek Dan Pelatihan Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil Menggunakan Praktik Aplikasi Internet Wajib Untuk Semua OPD Provinsi / Kota Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2019 tentang Sistem Evaluasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diundangkan dalam UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dengan jelas menyatakan bahwa setiap pegawai negeri ASN memiliki hak dan peluang yang sama untuk mengembangkan kompetensi.
Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2018 tentang Pengelolaan Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa setiap pegawai negeri sipil ASN memiliki kewajiban dan hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi, salah satunya adalah melalui Bimtek. Keberadaan PNS ASN memiliki kompetensi modal untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten / Kota.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi utamanya secara efektif dan efisien. Bimtek Dan Pelatihan Untuk Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 Program Bimtek yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM (pelatihan berbasis kompetensi) membutuhkan struktur kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang sering disebut sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai bentuk peningkatan kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar dimana semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidangnya masing-masing.

Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Dan Diklat “Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS  Dengan Menggunakan  Praktek Aplikasi Internet Wajib Bagi Semua OPD Propinsi Kab/Kota”

Kurikulum Materi Bimtek PP30 Thn 2019 :
  • Dasar hukum , Pengertian Penilaian Kinerja PNS
  • Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja PNS
  • Perencanaan penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  • Tata Cara Penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  • Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  • Praktek penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  • Simulasi/presentasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS dengan menggunakan aplikasi internet
  • Evaluasi penilaian Penilaian Kinerja PNS ke dalam laporan kinerja harian, Bulanan dan Tahunan


NB: Peserta membawa Laptop  dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek

Bimtek Penghitungan Angka Kridit Dupak


Bimtek Penghitungan Angka Kridit Dupak
Bimtek Perhitungan Skor Kredit Fungsional untuk DUPAK dan Formulasi Bertindak Fungsional SKP Untuk lebih meningkatkan kinerja pegawai pegawai negeri sipil, terutama pejabat fungsional dalam menjalankan organisasi pemerintah, MANAJEMEN TRAINING CENTRE INDONESIA ( MTC INDONESIA ) mengundang Anda untuk mengikuti Pelatihan: " Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penyusunan DUPAK Dan SKP Penjabat Fungsional” 

Materi yang akan disajikan adalah sebagai berikut:
  1. Kebijakan Umum Jabatan Fungsional PNS
  2. Persyaratan Administrasi dan Kompetensi Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional
  3. Petunjuk Teknis Penilaian Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
  4. Simulasi Pembuatan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional
  5. Penyelesaian Administrasi PAK Jabatan Fungsional
  6. Penyusunan SKP dengan dasar DUPAK Jabatan Fungsional


Kontak Panitia Bimtek
WA Panitia Bimtek
PILIH MATERI / TANGGAL / LOKASI BIMTEK
BIMTEK JANUARI 2020
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Quest Surabaya
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Grand Antares Medan
09 - 10 Januari 2020 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Quest Surabaya
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Grand Antares Medan
22 - 23 Januari 2020 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
BIMTEK FEBRUARI 2020
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Quest Surabaya
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Grand Antares Medan
05 - 06 Februari 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Quest Surabaya
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Grand Antares Medan
11 - 12 Februari 2020 di Hotel The 101 Kota Malang
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Ibis Semarang
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Whiz Prime Balikpapan
11 - 12 Februari 2020 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Quest Surabaya
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
19 - 20 Februari 2020 di Hotel Grand Antares Medan
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Quest Surabaya
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Grand Antares Medan
26 - 27 Februari 2020 di Hotel The 101 Kota Malang
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Ibis Semarang
26 - 27 Februari 2020 di Hotel Whiz Prime Balikpapan
































BIMTEK MARET 2020
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Quest Surabaya
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
04 - 05 Maret 2020 di Hotel Grand Antares Medan
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Quest Surabaya
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Whiz Prime Manado
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Grand Antares Medan
11 - 12 Maret 2020 di Hotel The 101 Kota Malang
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Ibis Semarang
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Whiz Prime Balikpapan
11 - 12 Maret 2020 di Hotel Grand Inna Daira Palembang
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Quest Surabaya
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
19 - 20 Maret 2020 di Hotel Grand Antares Medan
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Oasis Amir Jakarta
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Abadi Malioboro Jogja
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Pacific Palace Batam
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Eden Kuta Bali
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Ibis Styles Braga Bandung
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Ibis City Center Makassar
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Quest Surabaya
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Bintang Senggigi Lombok
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Whiz Prime Manado
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Grand Antares Medan
27 - 28 Maret 2020 di Hotel The 101 Kota Malang
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Ibis Semarang
27 - 28 Maret 2020 di Hotel Whiz Prime Balikpapan



Dengan menyertakan pembayaran biaya:
Rp. 3.500.000,- (Tiga juta Lima Ratus Ribu rupiah ) / Peserta tidak menginap
Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ) / Peserta menginap

Fasilitas sudah termaksud biaya:
Pelatihan selama 2 hari Atau Materi dibahas sampai dengan selesai
Menginap 4 Hari 3 Malam
Seminar kit / Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book) Akomodasi Konsumsi (Coffe Break dan Lunch Dinner) selama kegiatan Menginap (Twin Share) 
Makalah Pelatihan 
Sertifikat Pelatihan 
Antar Jemput Bandara

Catatan :
Calon peserta harap dikonfirmasi melalui Hp.081298859688
E-mail / SMS (Nama Lengkap, NIP dan Instansi) melalui mtc_indonesia83@yahoo.com
Pembayaran dilakukan Pada saat registrasi
Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-2
Tempat dan tanggal Kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah
Harga kapan saja bisa berubah
Bisa Tentukan Materi, Tanggal Serta Lokasi Minimal 10 Peserta